Perspektif Ekonomi Islam Mengatasi Wabah Covid-19

by Admin BKLDK

Oleh : Mashun Sofyan (Ketua BE Kornas BKLDK)

Gambaran tananan dunia sebelum dan sesudah pandemi covid-19 tentu memiliki perubahan dan perbedaan. Dampak yang paling menonjol adalah kondisi Ekonomi yang semakin memburuk baik ekonomi dunia maupun ekonomi Indonesia. Jika ekonomi suatu negara terperosok jatuh, maka secara khusus terasa dampaknya terhadap Ekonomi keluarga. Secara alamiah akan terjadi PHK masal, jumlah penduduk miskin meningkat, sulitnya mendapatkan akses pangan, hingga ancaman kelaparan hingga titik yang dapat mematikan. Langkah awal yang terdampak adalah PHK masal, jika sebelum pandemi corona angka PHK terus meningkat maka disaat pandemi bisa dipastikan angka PHK masal kian meningkat. Data dari Menaker mengungkapkan jumlah pekerja yang telah dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat terdampak covid-19 sudah menembus 2 juta orang. Berdasarkan data Kemenaker per 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan kena PHK akibat terimbas pandemi corona ini.

Jika PHK masal telah terjadi serta banyaknya akativitas perkerjaan yang ‘lockdown’ maka tentu hal ini akan berimbas kepada meningkatnya angkat kemiskinan baru di negeri ini. Jika sebelum pandemi corona angka kemiskinan terus meningkat maka disaat pandemi bisa dipastikan angka kemiskinan kian melonjak. SMERU Research Institute melakukan riset terbaru mengenai proyeksi angka kemiskinan akibat pandemi virus corona atau Covid-19. Dalam skenario terberat, angka kemiskinan di Indonesia diproyeksi naik hingga 12,4 persen. Jumlah penduduk miskin di seantero negeri pun bertambah menjadi 33,24 juta orang, bertambah 8,5 juta orang miskin baru.

Center of Reform on Economics alias CORE mencatat, jumlah penduduk rentan miskin dan hampir miskin mencapai 66,7 juta jiwa. Ini setara 25 % dari total penduduk, atau lebih dari 2,5 kali lipat jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu golongan rentan dan hampir miskin akan semakin banyak yang jatuh ke bawah garis kemiskinan. Akibat pandemi corona, CORE memperkirakan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berpotensi bertambah 5,1 juta hingga 12,3 juta orang pada triwulan II 2020.

Risiko penambahan masif jumlah penduduk miskin tak lepas dari gelombang pemutusan hubungan kerja alias PHK dan penghentian kerja yang tengah bergulir. Jumlah pengangguran merangkak naik dengan cepat dalam dua bulan pemberlakuan pembatasan sosial di Tanah air. Menurut perhitungan Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran terbuka mencapai 6,68 juta orang pada Februari 2020. Ini artinya, tingkat pengangguran 4,8 % dari total angkatan kerja yang sebanyak 137,91 juta.

World Food Programme (WFP) yang merupakan bagian dari PBB menyebut, pada 2020 masyarakat yang menderita kelaparan terancam meningkat hingga 265 juta orang. Setengah dari jumlah itu akibat pandemi Virus Corona. April lalu, badan amal yang berbasis di Inggris Oxfam memperingatkan pandemi virus corona berisiko membuat setengah miliar orang jatuh ke bawah garis kemiskinan. Ini setara 8 % dari total penduduk dunia atau dua kali lipat penduduk Indonesia yang berkisar 250 juta orang.

Fihak pemerintah disoroti banyak fihak telah gagal dalam upaya penanganan wabah covid-19, gambaran bagaimana penanganan pemerintah yang lambat dan tidak efektif sangat terlihat dari kenyataan bahwa jumlah korban terus bertambah, ekonomi carut marut, produktivitas masyarakat menurut drastis hingga ancaman kelangkaan pangan dan kematian didepan mata. Begitulan wajah ekonomi kapitalisme yang diadopsi pemerintah hari ini telah gagal dalam segala upaya menangani wabah. Hal ini karena pemerintah lebih mengutamakan kepentingan bisnis dari pada menjaga nyawa penduduknya. Selain negara tidak profesional seta tidak memiliki anggaran yang cukup dalam menangani wabah, hal ini terjadi karena kekayaan alam di negeri ini sebagian besar hanya dinikmati oleh fihak asing ataupun aseng.

Maka kita perlu melihat potret gambaran bagaimana seharusnya sebuah negara menyiapkan ketahanan ekonomi dalam situasi krisis akibat wabah covid-19. Dalam perspektif politik ekonomi Islam, sejak awal negara sudah bertanggung jawab dalam melayani kebutuhan primer masyarakat baik itu sandang, pangan maupun papan. Selain itu, negara juga telah menjamin kebutuhan kolektif masyarakat dalam bentuk pendidikan, kesehatan serta keamanan.  

Sebab, negara adalah penanggung jawab utama dalam mengurusi hajat rakyat yaitu sebagai raain (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya” (HR Muslim dan Ahmad).

Dalam hadis lainnya Rasulullah menegaskan, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya….”(HR Muslim).

Kebijakan Politik ekonomi merupakan bagian integral dari kebijakan politik pemerintahan, sehingga tidak terpisah dari kebijakan negara di bidang lainnya. Berikut beberapa langkah strategisnya :

1) Memastikan suplai kebutuhan vital pada wilayah yang diisolasi, jika pusat penyakit ada di wilayah khilafah.

Agar penyakit tidak meluas, wilayah yang menjadi pusat penyakit harus diisolasi. Namun isolasi tidak boleh mengabaikan kebutuhan warga setempat. negara memastikan kebutuhan makanan, minuman, alat kesehatan pribadi (masker, hand sanitizer, dll), bahan untuk memperkuat imunitas tubuh (baik herbal maupun kimiawi), layanan kesehatan (rumah sakit, tenaga medis, obat, alat kesehatan, dll), layanan pengurusan jenazah dll tersedia secara cukup. Sehingga warga di pusat penyakit bisa cepat sembuh.

2. Membiayai aktivitas edukasi dan promosi hidup sehat pada masyarakat di luar wilayah pusat penyakit.

Juga pengecekan pada orang-orang yang merasa mengalami gejala penyakit Corona. Termasuk aktivitas sanitasi pada tempat-tempat publik seperti playground, halte, stasiun, terminal, bandara, sekolah, toilet umum, dll. Juga pemasangan alat pendeteksi suhu tubuh di semua titik akses masuk wilayah khilafah. Semua aktivitas ini dibiayai negara dari kas baitulmal.

Dana untuk mengatasi corona di Bagian Belanja Negara Baitulmal masuk dalam dua seksi;

Pertama, Seksi Mashalih ad Daulah, khususnya Biro Mashalih ad Daulah.  

Kedua, Seksi Urusan Darurat/Bencana Alam (Ath Thawari). Seksi ini memberikan bantuan kepada kaum muslim atas setiap kondisi darurat/bencana mendadak yang menimpa mereka.

Biaya yang dikeluarkan dari seksi Ath Thawari diperoleh dari pendapatan fai’ dan kharaj. Apabila tidak terdapat harta dalam kedua pos tersebut, maka kebutuhannya dibiayai dari harta kaum muslim (sumbangan sukarela atau dhoribah).

3) Melarang praktik ihtikar (penimbunan) pada barang apa pun. Baik sembako, masker, hand sanitizer, APD dll. Jika terbukti melanggar, pelaku akan diberi sanksi.

4) Membiayai riset untuk menemukan obat dan antivirus corona. Negara membuka kesempatan bagi warga negara yang kaya untuk sedekah dan wakaf bagi penelitian ini.

5) Menghentikan impor barang dari wilayah pusat penyakit, jika pusat penyakit ada di luar wilayah khilafah. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk terhadap barang tersebut, khilafah akan memasok produk substitusinya. Misalnya gandum diganti serealia lainnya, buah impor diganti buah lokal, dll. Termasuk melarang warga negara lain yang menjadi wilayah pusat penyakit memasuki wilayah negara.

6) Melarang kapitalisasi antivirus corona. Sehingga antivirus bisa dinikmati semua manusia tanpa ada pihak yang mencari keuntungan di tengah musibah.

7) Memberikan bantuan sosial pada negara lain yang terdampak corona. Baik berupa sembako, obat-obatan, antivirus, tenaga medis, dll. Baik penduduknya muslim atau kafir. Sehingga hal ini menjadi bagian dari syiar dan dakwah keluar negeri.

Demikianlah gambaran politik ekonomi Islam dalam menghadapi corona. Dengan kebijakan seperti ini, maka secara efektif akan memutus penyebaran virus dan mengoptimalkan upaya penyembuhan pasien. Sehingga wabah seperti penyakit corona sekarang ini, bisa diatasi sebelum menyebar ke seluruh dunia. Maka potret gambaran bagaimana seharusnya sebuah negara menyiapkan ketahanan ekonomi dalam situasi krisis akibat wabah covid-19 hanya akan efektif berjalan ketika sistem ekonomi islam yang diadopsi, sedangkan sistem ekonomi islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem politik pemerintahan Islam. []

Related Posts

Leave a Comment