Bersama Ormas Islam, BKLDK Jawa Barat Melakukan Audiensi kepada Kasbangpol Jawa Barat

Kuatkan Ukhuwah, BKLDK Riau Melaksanakan Rihlah
January 2, 2017
Kilas Balik Tahun 2016
January 9, 2017
Show all

Bersama Ormas Islam, BKLDK Jawa Barat Melakukan Audiensi kepada Kasbangpol Jawa Barat

Bersama Ormas Islam, BKLDK Jawa Barat Melakukan Audiensi kepada Kasbangpol Jawa Barat

Kamis, 29 Desember 2016. BKLDK Jawa Barat bersama ormas Islam yang dihimpun oleh KPUB (Komite Peduli Umat Islam Bandung) diterima oleh Kepala Kasbangpol Jawa barat bapak Agus Hanafi di aula kantor Kasbangpol Jabar.

Kegiatan audiensi dihadiri oleh Kasbagpol jabar, KPUB Kota Bandung, , BKLDK Jawa Barat, KAMMI Kota Bandung, POLDA Jabar, Pengacara dan Penasehat Hukum, Wartawan, pengamat media, Forum Ulama Umat Indonesia, Garda Kota Bandung, Hidayatullah dan PAS.

Dalam kesempatan ini BKLDK Jabar menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi sorotan dan analisis bersama. BKLDK sebagai lembaga yang konsern dan fokus dakwah pada segmentasi kampus, mempunyai visi pembangunan dan pembinaan generasi berbasis kekuatan ruhiyyah. BKLDK menemukan indikasi adanya pendangkalan aqidah hingga perusakan generasi negeri. Berdasarkan hasil survei BKLDK tahun 2016 yang berkaitan dengan generasi muda, 94% seks bebas sangat dipengaruhi oleh lingkungan lebih khusus lagi Kota Bandung dan Jawa Barat.

Maka BKLDK menyayangkan pernyataan dan apa yang dilakukan bapak Walikota Bandung terkait kasus KKR, penyikapan isu toleransi yang justru menyudutkan umat Islam hingga keberpihakannya terhadap non muslim. BKLDK Jabar juga mengoreksi tindakan dari Bupati Purwakarta atas kebijakan yang dikeluarkannya mengenai siswa harus turut bersih-bersih gereja guna merayakan natal. Pencampuradukan aqidah ini adalah problem besar, BKLDK melihat belum ada tindakan tegas dan keseriusan oleh Pemprov Jawa Barat.

KPUB Kota Bandung bersama beberapa Ormas Islam bandung mengajukan tuntutan agar dapat disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, berikut point-point hasil audiensi yang BKLDK rangkum :

1. Isu Toleransi KKR, adanya pernyataan Ridwan Kamil di media sosial yang tidak mau mendengar atau tabayyun kepada pihak ormas Islam dan pihak aparat kepolisian tentang isu pembubaran KKR. Bahwasannya pihak KKR mengakui tidak dapat memberikan surat perijinan maupun pemberitahuan sesuai prosedur dan pihak ormas tidak melakukan pembubaran.
2. Diadakannya kembali KKR oleh Ridwan Kamil yang mengundang potensi konflik selain perijinan juga sangat terasa dengan indikasi pemurtadan dan fakta-faktanya jelas ada, diberikan berupa data-data kepada pihak Kasbangpol Jawa Barat.
3. Pemanggilan Walikota Bandung oleh Gubernur untuk meminta klarifikasi terhadap pernyataannya mengenai KKR di Jawa Barat.
4. Masalah komunis yang saat ini telah bangkit dengan PKI gaya baru, terkesan dibiarkan di Indonesia dengan diperbolehkannya ormas asing berada di Indonesia.
5. Media massa harus mewaspadai adanya pegiat media massa yang memiliki haluan sosial komunis.
6. Jawa Barat menjadi Provinsi yang terbebas dan anti paham komunisme, termasuk melarang keras upaya membangkitkannya kembali.
7. Jawa barat menolak tenaga kerja asing kecuali sebatas tenaga ahli yang tidak dimiliki.
8. Jawa Barat menolak investasi dan penanaman modal asing yang mengeruk sumber daya alam negeri.
9. Mengusulkanpelarangan ormas asing sebagaimana diatur dalam pp.58 tahun 2016/12/29.
10. Usulan membuat pernyataan tertulis yang ditanda tangani bersama dan diserahkan kepada presiden jokowi.

Doc. BKLDK Jawa Barat

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *