Diskursus Khilafah di Indonesia, Mengkampanyekan Watak Dialogis Dalam Menyampaikan Pendapat

Bersatu Wujudkan Kebangkitan Hakiki di Bumi Pertiwi
May 23, 2017
Kemerdekaan Hakiki
August 21, 2017
Show all

Diskursus Khilafah di Indonesia, Mengkampanyekan Watak Dialogis Dalam Menyampaikan Pendapat

oleh: Farid Syahbana
Media Informasi BKLDK

Beberapa waktu belakangan ini, mungkin ada berita yang membuat kita Gumun, misalkan saja berita yang dimuat tentang “Matinya ribuan kodok peliharaan pak Jokowi yang di santap Biawak”, tapi yang menjadi sorotan kali ini bukan ceritera pak Jokowi dengan peliharaannya, karena ditempat lain Publik sempat dihebohkan dengan rencana pemerintah yang ingin membubarkan Ormas Islam Hizbut tahrir Indonesia (HTI), dalih yang digunakan ketika awal sekali ingin membubarkan HTI mencakup 3 point Secara Garis Besar, Pertama: HTI tidak memberikan sumbangsih dalam upaya membangun Tujuan Nasional bersama, Kedua: Kegiatan HTI diduga Kuat bertentangan dengan Pancasila, Ketiga : Kegiatan HTI berpotensi mengganggu ketertiban Umum/Keamanan.

Dalam perkembangannya, Ketiga dalih yang dilempar oleh pemerintah kepermukaan diduga tidak cukup kuat, dalam arti beberapa point tersebut masih bisa dibantah dengan tegas setidaknya oleh pihak HTI sendiri atau pun elemen masyarakat kebanyakan yang tidak sepakat dengan pemerintah dalam upaya membubarkan Ormas Islam secara tiba-tiba.

Dari segi Prosedural Hukum sebenarnya dapat disimpulkan Cacat prosedural, karena Pemerintah tidak menggunakan pendekatan yang semestinya, abai dalam menjalankan amanah UU Ormas No. 17 Tahun 2013, tidak menempuh langkah-langkah persuasif seperti Surat peringatan 1 sampai 3 kali, penghentian kegiatan Sementara, penghentian Dana HIbah dst. Perihal tersebut tidak dijalankan oleh pemerintah, melainkan langsung lompat pagar, dengan mengumumkan Pembubaran HTI, tentu hal ini banyak disesalkan oleh banyak Pihak, utamanya kalangan Praktisi Hukum yang juga ikut “panas” dengan Manuver pemerintah dalam upaya pembubaran Ormas Islam yang legal dan berbadan Hukum, sebagaimana yang tergabung dalam Solidaritas bela HTI dengan Tagar/Hashtag 1000 Advokat Bela HTI dikoordinasikan langsung oleh Advokat senior Prof. Yusri Ihza Mahendra.

Menyadari ada pro-kontra dalam persoalan ini, pemerintah memepersempit dalih yang diajukan kehadapan Publik tatkala bersikukuh ingin Bubarkan HTI yakni Sepak terjang HTI selama ini dianggap mengancam 4 pilar negara karena mengusung Ideologi Khilafah.

Memahami Konsep Khilafah

Sebelum gegabah melabeli Konsep Khilafah dengan tudingan miring dan ngelantur, ada baiknya kita sama-sama mempelajari lebih mendalam dan mengetahui, Apa itu Khilafah?

Terkait Khilafah, Wahbah Az-Zuhaili berkata, “Patut diperhatikan bahwa Khilafah, Imamah Kubra dan Imaratul Mu`minin merupakan istilah-istilah yang sinonim dengan makna yang sama.” (Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuhu, 9/881).

Kata khilâfah banyak dinyatakan dalam hadis, salah satu misalnya:
«إنَّ أَوَّلَ دِيْنِكُمْ بَدَأَ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً ثُمَّ يَكُوْنُ خِلاَفَةً وَرَحْمَةً»
Sesungguhnya (urusan) agama kalian berawal dengan kenabian dan rahmat, lalu akan ada Khilafah dan rahmat (HR al-Bazzar).

Kewajiban Khilafah terdapat dalam Dalil al-Quran. Syaikh Abdullah bin Umar Sulaiman ad-Dumaji dalam kitabnya, Al-Imamah al-‘Uzhma ‘inda Ahl As-Sunnah wa al-Jama’ah (hlm 49-64) mengemukakan beberapa ayat al-Quran sebagai dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah di antaranya adalah QS an-Nisa` [4]: 59, QS al-Maidah [5]: 48-49, QS al-Hadid [57]: 25 serta ayat-ayat hudûd qishâsh, zakat dan lain-lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Khalifah.

Belum lagi hadits dan Ijmak sahabat yang menegaskan Dalil Kewajiban Khilafah. Dengan adanya dalil-dalil tersebut, wajar jika kewajiban menegakkan Khilafah ini telah menjadi ijmak para ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja). Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Qurthubi, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban tersebut (mengangkat khalifah) di kalangan umat dan para imam mazhab; kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham—yang tuli (‘asham) terhadap syariah—dan siapa saja yang berkata dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.” (Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, 1/264).

Sampai disini berarti dapat kita ketahui bahwasanya Konsep Khilafah merupakan Ajaran Islam, ia bersumber dari Islam, maka melabeli Khilafah dengan Tudingan Miring apalgi meng-Kriminalkan dapat diartikan melecehkan Ajaran Islam.

Perihal menyampaikan Ajaran Islam

Apabila kita mau berlelah-lelah sedikit menelusuri jejak akar Historis tatkala Khilafah diterapkan selama berabad-abad, maka akan didapati kehadiran peradaban Emas nan gemilang, sebagaimana Kisah Mahsyur Sepotong Tulang dari Khalifah Umar Bin Khattab ketika menyelesaikan perselisihan antara Sahabat Amr bin Ash dan yahudi tua penghuni gubuk reot, atau pun kisah ketika serigala dan domba dapat berdampingan dengan aman dimasa kepemimpinan seorang Khalifah yang adil Umar Bin Abdul Aziz. untuk menguatkan Hipotesa hadirnya peradaban emas nan gemilang maka kita bisa kembali mengutip pernyataan Will Durant seorang intelektual Non-Muslim dalam The Story of Civilization, ia berujar

“Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu pun telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa…”

Will Durant jelas-jelas menyebut para khalifah, yang tidak lain kepala pemerintahan Islam, yakni Khilafah. Pernyataannya ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ia tidak sedang berbicara tentang keagungan peradaban Islam sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi dalam konteks yang tidak lepas dari institusi pemerintahan yang menjadi penyangganya, yakni Khilafah.

Kondisi Faktual hari ini juga begitu Ironis, Kapitalisme dengan Instrument utama Neo Liberalisme makin meneguhkan cengkramannya dinegeri ini, paham dimana individu, Corporate dan Swasta berhak untuk menguasai SDA kunci dan meminimkan peran Negara, Negara difungsikan hanya melayani/menjadi Regulator kepentingan Asing, terlihat dari berbagai produk UU yang liberal dan kapitalistik, sebagaimana hadir dalam UU Migas dan UU Sumber Daya Air. Pada tinjauan kasus ini ternyata Syariat Islam mengatur tentang masalah Kepemilikan yang tentu secara Diametral berbeda dengan Ideologi Kapitalisme. Singkatnya Islam punya solusi terhadap problem Politik ekonomi.

Apabila budaya Dialogis dilakukan terhadap HTI terjadi maka terlihat Yang menjadi Concern utama kegiatan-kegiatan HTI ialah menyeru ajaran Islam, Faktor penjelas dalam mengemban dakwah tegaknya Islam juga didasarkan kepada metode Dakwah Rasulullah Saw, maka barang tentu semua yang disampaikan tidak keluar sedikitpun dari ajaran Islam, yang perlu digarisbawahi kemudian ialah pada tataran praktis/penerapan tentu melibatkan banyak pihak dan Variabel paling penting ialah Penguasa, Sistem dan juga pranatanya. Dengan kata lain HTI tidak dapat berdiri sendiri dalam merealisir tujuannya, kata kuncinya adalah Gagasan/fikiran/ide perubahan yang terus diseru dan diedukasi HTI kepada masyarakat hari ini.

Indonesia Negara Hukum, Equality Before The Law?

Sudah menjadi pengetahuan umum diantara kita, bahwasanya Negara ini adalah Negara Hukum sesuai apa yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD, didalam pasal 28E yang termaktub dalam UUD dikatakan bahwasanya Negara menjamin kebebasan Berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Gagasan/ide/fikiran adalah bentuk penyampaian pendapat, dikesempatan lainnya bentuk penyaluran Aspirasi/penyampaian pendapat diatur dalam UU yang lain (pengaturan teknis dan tata caranya), yang kemudian menjadi perdebatan atau point krusial ialah sampai mana pembatasan bentuk kebebasan berpendapat diatur?, karena apabila ditinjau dari ruang lingkup Prosedural/tata cara penyampaian pendapat yang selama ini dilakukan, HTI tidak pernah melakukan pelanggaran Hukum di negeri ini. Kemungkinan besar yang dipersoalkan masuk pada ranah Substansial (Isi) sebuah seruan yang disampaikan HTI.

Pembahasan Substansi Pada tataran internasional Embrio awalnya kita bisa lihat dari Universal Declaration Of Human Right (UDHR) tahun 1948, kebebasan berpendapat di atur dalam article 19 dan ragam pembatasannya pada article 29, pembatasannya meliputi penghormatan terhadap hak-hak orang lain, berkaitan dengan kesusilaan dan ketertiban. Kemudian selanjutnya lahir International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang disahkan secara Hukum pada tahun 1976. Instrument ini dibuat dalam bentuk penjabaran yang lebih spesifik terkait hak-hak yang tercantum dalam UDHR. Hasil kovenan yang berkaitan dengan bahasan pembatasan kebebasan berpendapat berupa menghormati hak-hak orang lain, harus melindungi Keamanan nasional dan ketertiban umum atau kesusilaan umum. Indonesia sendiri meratifikasi kovenan tersebut kedalam UU No.12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (kovenan internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan politik).

Bisa dilihat yang menjadi topik utama dalam hal pembatasan kebebasan berpendapat yang ditujukan kepada Ormas HTI ialah dianggap berbahaya bagi Keamanan Nasional dan ketertiban Umum, identifikasi/Pelabelan yang ada dinilai Subyektif, karena masyarakat diarahkan bahwasanya HTI berbahaya dan harus dibubarkan. Pemerintah tidak menjadi payung dengan melakukan pendekatan persuasive, mengkampanyekan budaya Dialogis melainkan langsung menjadi “Musuh” bagi sebagian rakyat yakni HTI dengan pembubaran melalui pidato, maka wajar saja Rezim dan pranatanya hari ini dinilai telah melakukan Crime Of State (Kejahatan Negara) terhadap Putusan yang telah dibuatnya sendiri. Berangkat dari hal ini maka frase “Potensi Kemanan Nasional dan Ketertiban Umum” merupakan Unsettled Issue (isu yang belum tetap), karena kategori dan ukuran-ukurannya masih dapat dengan mudah dimasuki kepentingan sepihak/golongan tertentu, klaim-klaim yang lahir sebagaimana Anti-Pancasila, Anti Kebhinekaan seolah-olah mudah hadir dan dilontarkan kepada pihak-pihak tertentu, dalam hal ini yang paling sering kena “Peluru” Rezim dan pranatanya ialah Aktivis Islam, Ulama dan Ormas Islam.

Berbagai tudingan ini tentu mengacu pada sepak terjang Rezim dan pranatanya, sampai-sampai istilah “Rezim Represif Anti Islam” sudah hangat terdengar ditelinga setiap kita, bacaan ini dilatarbelakangi Sigapnya Rezim terhadap persoalan Kriminal yang tiba-tiba hadir membanjiri Aktivis, Ulama dan Ormas Islam, sebagaimana baru-baru ini terjadi kepada Ustadz Alfian Tanjung yang ditetapkan cepat menjadi tersangka, Ustadz Al Khattath yang terus dan terus diperpanjang masa penahanannya, kemudian penetapan tersangka Ulama sekaliber Habib Rizieq Syihab yang dianggap prematur, kemudian baru-baru ini pembubaran Ormas Islam (HTI) secara tiba-tiba.

Persamaan dihadapan Hukum (Equality before the law) yang terus menjadi retorika Rezim dan pranatanya menjadi tumpul ketika dikesempatan lain Iwan Bopeng (timsesnya Ahok) belum jelas muara kasusnya, penghinaan “Gubernur Tiko” hingga saat ini publik tidak tahu kelanjutannya, Demo Ahokers yang menjelang tengah malam dan menyampah terkesan dibiarkan tidak “disemprot” gas air mata sebagaimana aksi Umat Islam 411, ditambah yang paling menjadi perhatian ialah langkah persuasif justru dilakukan kepada Gerakan Minahasa yang terindikasi makar, Equality before the law macam apa yang sedang dikampanyekan Rezim hari ini?

Jangan Bungkam Suara Kritis

Gagasan/fikiran/ide yang menawarkan solusi dari ajaran Islam dan juga berupa gagasan perubahan seharusnya bertalu-talu diranah akademik, masyarakat, Rezim dan juga pranatanya, tidak usah paranoid dengan ajaran Islam, terbukalah dengan suara-suara perubahan, bila tidak ingin dinilai Rezim Represif Anti Islam. Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) siap berdialog dengan siapa saja (termasuk dengan Rezim) yang butuh penjelasan tentang Konsep Khilafah yang merupakan Ajaran Islam.

Ingatlah wahai penguasa, kekuasaaan sementara, kematian akan menjemput siapa saja makhluk yang bernyawa, jangan lagi bungkam suara kritis dan hentikan perangai Represif dan Anti Islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *